Hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Plus
Table of Contents
explorationindonesia.com - Hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Plus Gedung Pakuan, 22 Januari 2025.
 |
| RAKOR TAPD PLUS |
A. Pembukaan Pak Sekda Provinsi Jabar
1. Kemiskinan Jabar, Pengangguran, Gini ratio belum baik.
2. Hari ini pemanasan sebelum tanggal 6 Februari Pa Gubernur dan Pa Wagub terpilih dilantik.
B. Arahan Bapak Gubernur Terpilih
1. Membangun kerangka berpikir baru adalah pengabdian tertinggi PNS, manakala 0,1 % rupiah saja mampu menghentikan orang putus sekolah.
2. Pemprov tidak akan menjadi menara gading lagi bagi Kab/Kota.
3. Pola itu tidak tepat. Pemprov adalah orang tua bagi Kab/Kota.
4. Posisi evaluasi Gubernur bukan lagi administratif tapi teknis. membimbing, menghitung data masalah (kesenjangan) di dan antar Daerah.
5. Gubernur akan berkantor ke tiap Kab/Kota.
6. Semua Daerah harus paparan kepada Gubernur.
7. Pemprov harus memahami kebutuhan Kab/Kota.
8. Gubernur masuk ke Pemprov tidak membawa siapapun, tidak akan membawa tim apapun, tim transisi Provinsi sekarang adalah bentukan Bapak Pj Gubernur.
9. Gubernur akan melindungi Kab/Kota dari tindakan-tindakan Pemprov yang keliru.
10. Gubernur akan cek seluruh anggaran Kab/Kota.
11. Seluruh Kab/Kota harus menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur jalan dalam 2 tahun, yaitu 2025 dan 2026, karena tahun 2027 sudah harus bergeser ke prioritas lainnya.
12. Pendidikan harus selesai masalahnya pada tahun 2025 dan 2026 dan 2027.
13. Pendidikan wajib 12 tahun itu, maka negara harus menyiapkan saprasnya dengan baik. Jika perlu, integrasikan SD, SMP. SMA.
14. Sekolah yang masih menahan ijazah siswanya, berikan segera.
15. Seluruh bantuan Gubernur kepada siapapun akan diinformasikan kepada publik.
16. Semua usulan ke Provinsi harus ada rekomendasi Kepala PD ybs.
17. Dari sisi transportasi kita, TMT Pergub per Januari ini harus sudah dirintis, bahwa semua PKB/BBNKB harus menjadi anggaran untuk infratruktur jalan. Untuk Kab/Kota yang rendah pembagiannya, kita bantu bersama.
18. Setelah infrastruktur jalan dan pendidikan, kemudian harus kita kebut pembangunan kesehatan.
19. Jika saat ini ada anggaran untuk TIK di sekolah, akan kita tunda, dan akan diarahkan untuk RKB atau perbaikan kelas, atau rehab kelas, atau jalan menuju sekolah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan reorientasi fokus kedepan. Gubernur memberi contoh tanpa mobil dinas. Maka semua pejabat semoga mengikuti. Anggarannya akan kita geser kepada belanja untuk publik.
21. Seluruh pembahasan-pembahasan, rapat-rapat semua akan di medsos kan, agar menjadi lebih terbuka, diketahui publik dan lebih informatif.
22. Nanti tidak ada lagi baligo-baligo Gubernur, cukup gambar lambang Pemprov saja.
23. Gubernur bertugas mengorkestrasi.
24. ASN Pemprov akan tanpa seragam, namun pakaian bebas rapi.
25. Kantor Gubernur di wilayah akan dilengkapi damkar dan truk sampah. Namun Kab/Kota harus lebih sigap mengurusi sampah, agar tidak malu oleh Pemprov.
26. Dinas PUPR, Disdik, duluan selesaikan semua masalah di masyarakat.
27. Negeri ini butuh berbagai profesi dalam berbagai strata sosial dan strata pendidikan.
28. Struktur pendidikan dan keahlian di Pemerintahan itu keliru. Seorang honorer OB saja harus test PPPK pakai laptop. Seleksi PPPK pengemudi ya harus tes mengemudi, bukan dengan soal-soal di laptop.
29. PNS memerlukan pemimpin yang cerdas, bukan yang pintar, tapi gigih bekerja, berani, ditakuti tapi juga bisa membahagiakan.
30. Semua Kab/Kota harus fokus ke prioritas kita Jalan, sekolah, listrik, layanan RSU, Nanti akan rapat wilayah, semua RSU di wilayah ada zona spesialisasinya dan Pemprov tidak akan membantu RSUD Kab/Kota lagi, tapi Pemprov akan membangun sendiri, namun akan diperbantukan ke RSUD Kab/Kota.
Jangan minta Bankeu Banprov, karena Pemprov yang akan membangunnya, Kab/Kota menerima manfaatnya.
31. Karena penduduk Jabar terus meningkat, maka kemiskinan harus terus ditangani, KB harus ditingkatkan namun dengan peserta KB Pria.
32. Pemprov akan memberikan Insentif fiskal dalam bentuk pembangunan bagi Daerah Kab/Kota.
33. Lomba Desa ditiadakan tapi hanya lomba 1 kali dengan kriteria data valid seluruh aspek pembangunan.
Juara Desa 10 M
Kelurahan 1 M
Kecamatan 200 juta
Desa paling bersih, paling baik, paling berhasil, paling gagal akan diinformasikan. Demikian pula kab/kota nya.
34. Pemprov tahun depan akan punya Helikopter untuk ambulance udara dan penanggulangan bencana.
C. Tambahan Pak Sekda Provinsi, Rapat-rapat tidak boleh lagi di hotel.
D. Tanggapan Bapak Gubernur terpilih dalam Diskusi :
1. Pendidikan tinggi di Daerah, mohon tidak dipermudah terutama untuk FKIP. Kalau saat ini kita sudah kelebihan guru dan tenaga-tenaga kependidikan, sebaiknya bersurat saja menutup dulu FKIP jika sudah melebihi kebutuhan.
2. Hal pokir itu adalah aspirasi, namun harus sesuai kebutuhan masyarakat. SMA dan SMK kurang. Akan kita perbaiki. Orang RI itu pintar dan cerdas karena otodidak dan praktek-praktek. Kita harus buat camp khusus ini. SLB sebaiknya digabung dengan sekolah umum, jangan dipisahkan, karena justru akan mendikhotomikan. Hanya kelasnya saja yg boleh dipisahkan, namun sekolahnya digabung.
3. Semua kendaraan bermotor harus ber plat lokal daerahnya.
4. Jalan lucir, cai ngalir, beuteung buncir, (tanaga) ngacir.
5. Kemarau tidak boleh lagi ada warga ngantri air.
6. Untuk jembatan gantung yang viral di Garut, jika tanggal 6 Februari Gubernur dilantik, tanggal 7 di Garut sudah akan tersedia uang 800 juta untuk membangunnya.
8. Sekarang di Jabar inventarisasi semua akses jalan ke sekolah, jika ada yang masih ada hambatan, kita selesaikan setelah tanggal 6 Februari.
9. Exit tol di Garut akan kita mohonkan dibantu oleh Kementerian PUPR.
10. Bansos untuk Garut dimohon untuk Rutilahu yang masih banyak dan rentan bencana.
11. Jatinangor akan tetap dan dikembangkan menjadi kota pendidikan.
12. Ada 3 kebijakan penting yang juga akan ditetapkan :
a. Seluruh lahan tidur akan bersamaan waktunya untuk dibangunkan bagi swasembada pangan;
b. Warga sudah bayar pajak, pengusaha sudah, industri sudah, tapi masalahnya penyelenggara negara dan pemerintah tidak menyalurkan pajak itu kepada kesejahteraan masyarakatnya, baik dari sisi rumahnya, airnya, sekolahnya, dll. Misalnya, tidak boleh lagi di daerah industri ada kemiskinan. Investasi itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
c. Segera bereskan air bawah tanah.
Penutup Pak.Sekda Prov :
Stop pengangkatan honorer baru, Selesaikan dulu semua honorer yang ada, dan pastikan pendapatan para honorer yang sudah masuk database BKN sama dengan pendapatan mereka di tahun 2024. Belanja pegawai diatas 30 persen vs pembukaan formasi PPPK, harus ada solusinya.